ID
Di balik kemegahan kota-kota kita, ada satu realitas yang mencengangkan dimana pengelolaan sampah masih menjadi PR besar dengan anggaran yang relatif minim! Alokasi dana untuk bidang persampahan di APBD masih jauh dari kata ideal. Padahal, tanpa pendanaan yang memadai, impian untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat hanya akan menjadi angan belaka.
MINIM ANGGARAN PERSAMPAHAN: MENGAPA TERJADI?
Salah satu tantangan utama dalam peningkatan kinerja pelayanan sampah di daerah ialah masih relatif kecilnya alokasi anggaran di bidang persampahan sesuai dengan kebutuhan yang memadai. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor mulai dari (i) kapasitas fiskal daerah yang terbatas, (ii) belum optimalnya komitmen pemda dalam prioritasi bidang persampahan di perencanaan dan penganggaran, (iii) penerimaan retribusi persampahan yang masih sub-optimal, dan (iv) aspek-aspek terkait lainnya.
TEROBOSAN ISWMP: MENUJU PENDANAAN PERSAMPAHAN BERKELANJUTAN
Dalam menjawab tantangan di atas, ISWMP menggunakan pendekatan complete set yang meliputi 5 (lima) aspek pengelolaan sampah yang salah satunya ialah aspek pembiayaan/pendanaan. Keberlanjutan pendanaan dalam pengelolaan sampah di kabupaten/kota memiliki posisi strategis dan merupakan salah satu tujuan akhir dalam ISMWP. Hal ini terakomodasi sebagai salah satu indikator capaian Project Development Objective (PDO) ISWMP yaitu “Keberlanjutan keuangan/manajemen operasional di kota/kabupaten terpilih”.
Intervensi yang dilakukan di ISWMP dalam penguatan di aspek pembiayaan/pendanaan ialah melalui Central Project Implementiton Unit (CPIU) Kemendagri (Direktorat SUPD II) melalui kegiatan Technical Asistance for Integrated Planning and Capacity Improvement (TA IPCI). Fokus penguatan di aspek pendanaan terutama pada penguatan dan peningkatan anggaran di bidang persampahan secara umum agar tercipta keberlanjutan operasionalisasi penyelenggaraan bidang persampahan secara memadai. Mulai dari tahun 2022 pihak Direktorat SUPD II dan TA-IPCI melakukan fasilitasi dan advokasi kepada pihak Pemda kabupaten/kota dalam perencanaan dan penganggaran, sehingga alokasi anggaran dalam pengelolaan sampah dapat terus ditingkatkan dan berkelanjutan. Pelaksanaan fasilitasi dan advokasi dilakukan melalui bauran intervensi mulai dari pelaksanaan workshop, rapat koordinasi, serta advokasi & koordinasi secara langsung kepada pihak Pemda peserta ISWMP melalui keberadaan TA IPCI Regional dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah. Jika pada tahun 2022 total alokasi bidang persampahan di APBD untuk seluruh kabupaten/kota peserta ISWMP hanya mencapai 1,17%, maka di tahun 2024 sudah cukup mengalami peningkatan menjadi sebesar 1,94%.
Gambar 1
Alokasi Anggaran Bidang Persampahan di APBD
untuk Seluruh Kab/Kota Peserta ISWMP (%)
Selain itu, jenis intevensi juga difokuskan pada advokasi pemenuhan biaya operasional dan pemeliharaan (OP) atas Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) yang telah terbangun melalui program ISWMP. Keberlanjutan keuangan dalam konteks pemenuhan PDO disini didefinisikan sebagai minimal 80% (dari Rp 250.000/ton) biaya operasional TPST ditanggung dan dipenuhi oleh APBD yang merupakan terobosan (breakthrough) yang diinisiasi oleh pihak CPMU (Central Project Management Unit). Pihak daerah diharuskan memenuhi prasyarat ini sebagai salsh satu Readiness Criteria (RC) yang wajib ditandatangani oleh Bupati/Walikota dan Ketua DRPD sebagai komitmen. Dukungan melalui advokasi dan fasilitasi Direktorat SUPD II melalui TA-IPCI dalam hal ini dimulai dari proses penyusunan Rancangan Awal RKPD dan Renja sebagai tahapan awal menuju proses penganggaran. TA-IPCI Regional secara formal ataupun informal melakukan diskusi dan koordinasi dengan pihak Dinas LH (Lingkungan Hidup) dan Bappeda dalam mengawal perencanaan alokasi biaya OP TPST.
Sampai dengan akhir tahun 2024 capaian indikator PDO “Keberlanjutan keuangan/manajemen operasional di kota/kabupaten terpilih” mencapai 33% dari total kabupaten /kota peserta ISWMP yang telah menganggarkan biaya OP sesuai kriteria, yaitu (i) Kabupaten Karawang, (ii) Kabupaten Purwakarta, (iii) Kota Bandung, dan (iv) Kabupaten Bandung (Keterangan: dari total 15 kabupaten/kota peserta ISWMP dikecualikan dalam perhitungan yaitu Kab. Bandung Barat dan Kab. Cianjur yang tidak menerima bantuan infrastruktur, serta Kota Denpasar yang pengelolaan TPST-nya dilakukan oleh pihak ketiga di tahun 2024). Beberapa kabupaten/kota belum mengalokasikan anggarannya di tahun 2024 karena pembangunan TPST Tahap III masih belum terselenggara di tahun 2024 dan baru akan dimulai pembangunannya di tahun 2025 ini.
TIDAK ADA SAMPAH TANPA ANGGARAN! KOMITMEN PEMDA ADALAH KUNCI
Keberhasilan pengelolaan sampah di daerah bukan hanya tanggung jawab satu pihak saja, tetapi butuh komitmen penuh semua pihak mulai dari Pemda, Bupati/Walikota, hingga DPRD. Jika pengelolaan sampah tidak menjadi prioritas, maka jangan heran jika lingkungan semakin tercemar dan kesehatan masyarakat semakin terancam.
Saat ini kita membutuhkan komitmen nyata dari para pemimpin daerah. Sampah bukan sekadar masalah estetika, tetapi juga persoalan kesehatan, ekonomi, dan masa depan lingkungan kita. Dengan dukungan anggaran yang lebih besar, kita bisa wujudkan kota yang lebih bersih dan berkelanjutan!
Jangan biarkan sampah menjadi ancaman! Dukung peningkatan anggaran pengelolaan sampah yang berkelanjutan demi mewujudkan Indonesia Emas.