ID
Pada Selasa, 20 Oktober 2026, telah diselenggarakan Kick Off Meeting Implementation Support Mission (ISM) Program Improvement of Solid Waste Management to Support Regional and Metropolitan Cities Project (ISWMP) di Hotel Mandarin Oriental, Jakarta. Rapat ini dipimpin oleh Deputi Bidang Infrastruktur, Kementerian PPN/Bappenas selaku Chair Steering Committee ISWMP, dan dimoderasi oleh Direktur Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian PPN/Bappenas. Agenda ini diikuti oleh Task Team Bank Dunia, perwakilan Kementerian/Lembaga anggota Steering Committee, CPMU dan CPIU program ISWMP, unit kerja Direktorat Jenderal Cipta Karya dan Direktorat Sanitasi, Balai, perwakilan DLH dan Bappeda/Bapperida kota/kabupaten dampingan ISWMP, serta para tim konsultan program ISWMP. Pertemuan ini sekaligus membuka misi ketiga pada periode perpanjangan proyek yang dilaksanakan oleh Bank Dunia pada 19 hingga 29 Oktober 2026.
Dalam rapat tersebut, pimpinan rapat menegaskan bahwa sisa waktu hingga loan closing pada Mei 2027 harus dimanfaatkan secara optimal untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan, menuntaskan permasalahan di setiap daerah, serta memastikan aset Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dapat diserahterimakan dan dioperasikan secara berkelanjutan. Keberhasilan proyek perlu dinilai berdasarkan keberfungsian fasilitas, kualitas pengolahan, kesinambungan layanan, serta kesiapan Pemerintah Daerah dalam mengoperasikan fasilitas setelah proses serah terima. Target kapasitas yang ditetapkan terlalu optimistis perlu ditinjau kembali berdasarkan kondisi teknis dan kemampuan operasional aktual. Capaian yang lebih rendah daripada target awal dapat dipertimbangkan sepanjang fasilitas beroperasi dengan baik, kualitas pengolahan terjaga, dan keberlanjutannya dapat dipastikan.
Terkait aspek kelembagaan dan aset, serah terima aset dari BPBPK kepada Pemerintah Daerah harus dilaksanakan secara lancar dan tuntas sebelum loan closing. Setiap Pemerintah Daerah perlu menyampaikan kesiapan, kendala, dan kebutuhan dukungan untuk menerima serta mengoperasikan TPST. Bank Dunia mencatat adanya kemajuan berarti sejak Januari 2026, di mana serah terima aset TPST telah tuntas di sebagian besar kota/kabupaten dampingan di Jawa Barat. Aset yang masih tersisa antara lain sebagian TPST di Kota Bandung dan TPST Kertamukti, di mana proses serah terima aset di Kota Bandung akan dibahas secara khusus pada kunjungan misi ke Kota Bandung.
Pada TPST yang sedang menjalani rehabilitasi atau optimalisasi, skema temporary operation atau partial stop operation perlu disiapkan secara matang. Jadwal pekerjaan harus diselaraskan dengan pengalihan sampah sementara ke fasilitas lain atau TPA sesuai kebutuhan agar pelayanan persampahan tetap berjalan. Waktu dan durasi penghentian sementara harus sesuai dengan jadwal kontraktor terpilih. Pihak CPMU menyampaikan bahwa operasi TPST tidak dihentikan secara total, melainkan dipisah secara bertahap selama proses revitalisasi berlangsung.
Keberhasilan operasional TPST sangat bergantung pada keterpaduan pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir, mulai dari pemilahan di sumber, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan di TPST, hingga pemanfaatan produk olahan dan pengelolaan residu. Pemilahan perlu dilakukan secara konsisten sejak dari rumah tangga hingga tahap pengangkutan dan pemrosesan akhir. Peserta mission juga menyoroti masih ditemukannya sampah yang telah terpilah di rumah tangga kembali tercampur saat pengangkutan, sehingga disiplin pemilahan juga harus diterapkan oleh penyedia layanan agar dapat memupuk kepercayaan masyarakat.
Selain itu, pengelolaan TPST perlu mengutamakan kualitas produk dan efektivitas operasional, bukan hanya mengejar kuantitas produksi semata. Produk Refuse Derived Fuel (RDF) harus memenuhi standar dan kebutuhan industri agar dapat dipasarkan secara berkelanjutan. Biaya pengangkutan, logistik, dan operasional juga perlu diperhitungkan secara cermat dalam menilai kelayakan penyaluran RDF.
Sebagai langkah jangka panjang, penyelesaian ISWMP perlu menjadi dasar untuk melanjutkan pengembangan layanan persampahan di daerah. Diperlukan penyusunan project pipeline yang memuat kebutuhan investasi berikutnya, prioritas wilayah, kesiapan teknis, serta potensi sumber pembiayaan melalui APBN, APBD, dan KPBU.