ID
Bimbingan Teknis Pendampingan Pembentukan/Penguatan Organisasi Tata Kelola Layanan Pengumpulan Sampah Secara Terpilah Tingkat Kelurahan/Desa di Kota Cilegon telah diselenggarakan pada hari Selasa hingga Kamis, 18 - 20 Agustus 2026. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memperkuat tata kelola serta sistem pengelolaan sampah secara terpadu dan terpilah mulai dari tingkat kelurahan hingga skala kota.
Pada hari pertama pelaksanaan, disampaikan bahwa timbulan sampah di Kota Cilegon cukup besar, yakni mencapai sekitar 420 ton per hari, dengan sekitar 390 ton per hari terangkut ke TPSA Bagendung. Dalam pertemuan ini disepakati bahwa data pengelolaan sampah masih perlu diperbaiki, termasuk penguatan baseline data dan keberlanjutan penggunaan aplikasi Jerapah. Kelembagaan pengelolaan sampah di tingkat hulu dinilai belum optimal, sehingga diperlukan penguatan kelembagaan Lembaga Pengelolaan Sampah (LPS) serta kejelasan hubungan kerjanya dengan UPTD. Selain itu, masih terdapat jenis sampah tertentu yang belum tertangani secara optimal, salah satunya adalah popok sekali pakai yang saat ini masih masuk sebagai residu. Pemilahan sampah dari sumber juga sangat dibutuhkan untuk mendukung pengolahan di hilir, termasuk dalam memenuhi kebutuhan material tertentu. Oleh karena itu, kondisi setiap kelurahan perlu diidentifikasi secara lebih rinci sebagai dasar utama penyusunan Pedoman Rencana Teknis Pengelolaan Sampah (RTPS).
Memasuki hari kedua, rangkaian kegiatan berfokus pada validasi data kondisi eksisting agar dapat menjadi dasar penyusunan RTPS yang akurat. Penyusunan RTPS harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing kelurahan mengingat kebutuhan dan permasalahan di setiap wilayah berbeda-beda. SOP pengelolaan sampah terpilah perlu diperkuat secara menyeluruh, mulai dari tahap pemilahan, pewadahan, pengumpulan, serah terima, hingga pengangkutan. Pemilahan ini harus diikuti dengan sistem pengangkutan yang juga terpilah agar sampah yang sudah dipilah oleh masyarakat tidak kembali tercampur. Karena perubahan perilaku masyarakat masih menjadi tantangan tersendiri, kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) serta pendampingan yang berkelanjutan mutlak diperlukan. Di sisi lain, sistem retribusi dan pembiayaan layanan perlu diperjelas, termasuk hubungan antara layanan LPS, retribusi/iuran, dan keberlanjutan operasional. Kondisi TPS, transporter, dan Bank Sampah juga masih perlu diperkuat serta diintegrasikan ke dalam sistem pengelolaan sampah kelurahan. Pelaksanaan musyawarah kelurahan dipandang perlu untuk mendapatkan kesepakatan bersama mengenai RTPS, kelembagaan, cakupan layanan, pembiayaan, dan mekanisme operasional.
Pada hari ketiga, pembahasan difokuskan pada penguatan dan pembaruan data By Name By Address (BNBA) untuk mengetahui objek dan cakupan pelayanan secara lebih akurat. Data pelayanan dan retribusi perlu saling terhubung agar dapat dimanfaatkan secara optimal untuk perencanaan, pelayanan, dan pengawasan. Mengingat kapasitas pengelolaan sampah berbasis masyarakat masih terbatas, praktik baik seperti yang telah dilakukan oleh KSM Cibeber perlu dijadikan sebagai bahan pembelajaran. Keberhasilan pemilahan sangat bergantung pada konsistensi sistem pengangkutan, karena pencampuran sampah secara berulang dapat menurunkan motivasi masyarakat dalam memilah. Bank Sampah yang ada saat ini belum seluruhnya memiliki kapasitas dan sistem yang sama, sehingga memerlukan penguatan dan integrasi dengan LPS maupun RTPS. Mengingat tidak semua kelurahan memiliki fasilitas atau pihak yang mampu mengolah sampahnya sendiri, kerja sama antarpihak masih sangat diperlukan. Ketersediaan offtaker menjadi salah satu isu penting karena hasil pemilahan membutuhkan pihak yang dapat menyerap atau memanfaatkannya kembali. Oleh sebab itu, potensi kerja sama dengan berbagai pihak seperti KSM, Bank Sampah, pihak swasta, program CSR, dan pihak terkait lainnya perlu terus dikembangkan.
Sebagai langkah keberlanjutan pasca-bimbingan teknis, sejumlah kegiatan pendampingan dan tindak lanjut telah disiapkan. Kegiatan tersebut diawali dengan coaching untuk para kader mengenai tugas kader dalam penyusunan RTPS dan penguatan LPS. Selanjutnya, Tenaga Pendamping Lapangan (TPL) akan melakukan identifikasi kondisi eksisting pengelolaan sampah, yang diteruskan dengan pendampingan penyusunan draf RTPS menggunakan template yang sudah disediakan. Proses ini dilanjutkan dengan pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) untuk menyelaraskan dokumen RTPS tingkat kelurahan dengan perencanaan di tingkat kota, serta konsultasi publik dokumen RTPS di tingkat kota. Setelah itu, musyawarah kelurahan akan digelar untuk penetapan RTPS secara resmi. Seluruh rangkaian proses ini akan didukung penuh oleh Tim Bantek yang akan melakukan coaching clinic di Kota Cilegon untuk membantu TPL dalam menyusun draf RTPS serta membentuk dan menguatkan LPS.