ID
Dunia internasional saat ini telah berkomitmen bersama dalam mengatasi perubahan iklim sebagai permasalahan lingkungan global. Perubahan iklim disebabkan oleh peningkatan konsentrasi gas rumah kaca (GRK) di atmosfer, yang sebagian besar berasal dari aktivitas manusia, termasuk pembakaran bahan bakar fosil dan pengelolaan sampah yang tidak berkelanjutan. Indonesia merupakan salah satu dari 181 negara anggota United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) yang telah meratifikasi Paris Agreement, sebuah perjanjian internasional yang bertujuan untuk membatasi kenaikan suhu global agar tidak melebihi 1,5°C dibandingkan dengan era pra-industri. Sebagai bentuk komitmen dalam upaya mitigasi perubahan iklim, Indonesia menargetkan pencapaian Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060, yaitu kondisi di mana jumlah emisi karbon yang dilepaskan ke atmosfer tidak melebihi kapasitas serapan karbon yang tersedia.
Dari keseluruhan sektor penyumbang emisi GRK di Indonesia, sektor energi tercatat sebagai penyumbang terbesar. Emisi ini terutama berasal dari pembakaran bahan bakar fosil untuk kebutuhan listrik, transportasi, dan industri. Untuk menekan emisi sektor energi, pemerintah telah mengadopsi kebijakan yang mendorong pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT). Hal ini dituangkan dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017, serta Kebijakan Energi Nasional (KEN) yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014. Dalam kebijakan ini, Indonesia menargetkan kontribusi energi terbarukan mencapai 31% dalam bauran energi nasional pada tahun 2050.
Namun, selain sektor energi, sektor pengelolaan limbah juga berkontribusi secara signifikan terhadap emisi gas rumah kaca. Berdasarkan data dari Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia, sektor limbah, khususnya dari pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) serta praktik open dumping, merupakan salah satu sumber utama pelepasan gas metana (CH). Gas metana memiliki potensi pemanasan global (Global Warming Potential, GWP) yang jauh lebih tinggi dibandingkan karbon dioksida (CO) dalam periode 20 tahun, sehingga pengelolaan sampah yang tidak efektif dapat memperburuk krisis iklim yang sedang berlangsung.
Dalam rangka mencapai pembangunan rendah karbon di sektor limbah, pemerintah melalui lima kementerian terkait, yaitu Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemkomarvest), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR), dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KemenLHK), telah menetapkan Platform Pengelolaan Sampah (2022) sebagai pedoman strategis. Dua poin utama dari arahan ini adalah:
Penanganan dan pengurangan sampah harus mencapai 100%, serta praktik open dumping tidak boleh dilakukan lagi.
Pengangkutan sampah tercampur langsung ke TPA tidak diperkenankan lagi.
Sebagai konsekuensi dari kebijakan ini, tempat pembuangan sampah konvensional yang selama ini dikenal sebagai landfill akan bertransformasi menjadi Lahan Urug Residu (LUR), di mana hanya sampah residu hasil pengolahan yang boleh dikirim ke sana. Oleh karena itu, sampah yang dapat diolah harus diproses di sumbernya atau dikelola melalui sistem terintegrasi seperti di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST).
Salah satu model pengelolaan sampah yang dapat mendukung kebijakan ini adalah Tempat Pengolahan Sampah Terpadu - Integrated Sustainable Waste Management Project (TPST ISWMP). TPST ISWMP mengadopsi pendekatan berbasis ekonomi sirkular dengan mengoptimalkan pengolahan sampah untuk mengurangi emisi GRK. Melalui metode seperti pemilahan, daur ulang, dan konversi sampah menjadi bahan bakar alternatif, TPST ISWMP berkontribusi dalam menekan emisi metana yang dihasilkan oleh sampah organik serta mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil melalui produksi energi terbarukan dari limbah.
Dengan implementasi TPST ISWMP secara luas, Indonesia tidak hanya dapat mengurangi emisi gas rumah kaca dari sektor limbah tetapi juga mempercepat transisi menuju sistem pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan visi pembangunan rendah karbon dan target Net Zero Emission 2060 yang telah dicanangkan oleh pemerintah.
Program ISWMP Sedang mengembangkan 26 TPST di Indonesia, yang 22 diantaranya mengolah sampah menjadi sumber energi alternatif Refuse Derived Fuel (RDF), yaitu bahan bakar alternatif yang berbahan baku sampah, setelah melalui proses pemilahan, mengurangan kadar air, dan memperkecil ukurannya.
Sejumlah 22 buah TPST dukungan ISWMP berteknologi pengolahan RDF memilki total kapasitas pengolahan 3.606 ton sampah/hari, sebagai berikut :
TPST RDF Tahap 1 (dibangun tahun 2023, beroperasi mulai tahun 2024) : TPST Jayakerta Karawang (kapasitas 25 ton sampah/hari), TPST Tegalsari Purwakata (kapasitas 5 ton sampah/tahun), TPST Cicukang Holis Bandung (kapasitas 10 ton sampah/hari), TPST Cicukang Oxbow Bandung (kapasitas 20 ton sampah/hari).
TPST RDF Tahap 2 (dibangun tahun 2024, beroperasi mulai tahun 2025): TPST Kertamukti Bekasi (kapasitas 50 ton sampah/hari), TPST Sentiong dan Lebaksaat Cimahi (50 ton sampah/tahun), TPST Kesiman Kertalangu Denpasar (kapasitas 450 ton sampah/hari), TPST Nyengseret dan Tegalega Kota Bandung (kapasitas 30 ton sampah/hari).
TPST RDF Tahap 3 (akan dibangun tahun 2025, beroperasi mulai tahun 2026): TPST Gunung Panggung Kab Tuban (kapasitas 150 ton sampah/hari), TPST Temesi Gianyar (kapasitas 200 ton sampah/tahun), TPST Padang Sambian Kaja Denpasar (120 ton sampah /hari), TPST Tahura Denpasar (kapasitas 450 ton sampah/hari), TPST Gedebage Kota Bandung (kapasitas 390 ton sampah/hari), TPST Cipayung Kota Depok (kapasitas 300 ton sampah/hari), TPST Pecuk Indramayu (kapasitas 300 ton sampah/hari), TPST Aie Dingin Kota Padang (kapasitas 200 ton sampah/hari), TPST Bagedung Cilegon (kapasitas 200 ton sampah/hari).
Potensi penurunan emisi GRK dari kapasitas terpasang TPST RDF ISWMP tahap I adalah sebesar 13.381,42 ton CO2eq/tahun, sedangan dari TPST-TST ISWMP Tahap 2 adalah 112.593,36 ton CO2eq/tahun.
Implementasi RDF menghadapi tantangan utama berupa kebutuhan infrastruktur yang memadai dan inovasi teknologi dalam pengolahan limbah menjadi bahan bakar alternatif. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta menjadi kunci dalam mempercepat pengembangannya. Pemerintah telah mendukung aksi mitigasi penurunan emisi gas rumah kaca melalui Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon, yang mendorong sektor industri untuk beralih ke bahan bakar rendah emisi sebagai bagian dari strategi mitigasi perubahan iklim. Dalam hal ini, RDF menjadi opsi yang strategis, khususnya bagi industri dengan konsumsi energi tinggi. Untuk mendukung pemanfaatannya, TPST ISWMP telah bekerja sama dengan sejumlah offtaker, termasuk 6 industri semen dan 1 industri tekstil, dengan dukungan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dalam pemanfaatan hasil risetnya. Namun, keberhasilan sistem RDF tidak hanya bergantung pada kesiapan industri, tetapi juga pada keterlibatan masyarakat dalam pemilahan sampah sejak dari sumbernya. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran melalui edukasi dan sosialisasi tentang manfaat RDF serta dampaknya terhadap lingkungan menjadi aspek penting dalam mendukung pengelolaan sampah berkelanjutan. ISWMP telah menginisiasi program Penguatan Peran Aktif Masyarakat di berbagai daerah dampingan, yang perlu terus diperkuat dan diintegrasikan ke dalam kebijakan pemerintah daerah melalui perangkat terkait agar dapat menciptakan perubahan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah.
TPST ISWMP telah berkontribusi signifikan dalam mitigasi perubahan iklim dengan mengurangi emisi gas rumah kaca dari sektor energi dan limbah melalui pemanfaatan Refuse Derived Fuel (RDF) sebagai bahan bakar alternatif. Keberhasilan pengelolaan sampah berbasis RDF ini memerlukan kolaborasi antara pemerintah, industri, akademisi, dan masyarakat untuk memastikan efektivitas serta keberlanjutannya. Agar dampaknya lebih luas, perlu ekspansi TPST ke lebih banyak daerah, peningkatan insentif bagi industri yang menggunakan RDF, edukasi masyarakat tentang pemilahan sampah, serta penguatan regulasi yang mendorong penggunaan bahan bakar rendah karbon. Dengan strategi ini, TPST ISWMP dapat menjadi model pengelolaan sampah berkelanjutan yang mendukung pencapaian Net Zero Emission (NZE) 2060 dan mempercepat transisi menuju ekonomi sirkular di Indonesia.