Pemutakhiran Sistem Informasi Pengelolaan Sampah: Membangun Basis Data untuk Perencanaan dan Pengurangan Emisi GRK

Ruang Rapat Jembrana, Mercure Kuta Beach Hotel, 2-3 Desember 2024

Dalam agenda Pendampingan dan Bimbingan Teknis Tatap Muka Pemutakhiran Sistem Informasi Pengelolaan Sampah yang diadakan untuk Kota/Kabupaten dampingan ISWMP di wilayah luar Pulau Jawa, sejumlah isu strategis dan langkah konkret diidentifikasi untuk meningkatkan pengelolaan data pada sistem SIPSN (Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional) dan SIINSAN (Sistem Informasi Infrastruktur Sanitasi dan Persampahan). Kegiatan ini merupakan bagian dari Program ISWMP yang bertujuan untuk memperkuat pengelolaan sampah dan sanitasi dengan dukungan dana dari pemerintah pusat.

Poin Utama Diskusi dan Temuan

1. Data untuk Perencanaan dan Emisi GRK
   Data dari SIPSN dan SIINSAN tidak hanya digunakan untuk kebutuhan evaluasi PDO (Program Development Objective) ISWMP, tetapi juga untuk perencanaan di tingkat kota/kabupaten dan sebagai dasar perhitungan emisi GRK (Gas Rumah Kaca).

• Salah satu tantangan utama adalah perbedaan data antara SIINSAN, SIPSN, dan platform daerah yang memerlukan validasi dan sinkronisasi.

• Misalnya, Kabupaten Buleleng memiliki dua TPA yang tercatat di SIINSAN, tetapi perlu konfirmasi lebih lanjut terkait keaktifannya.

2. Validasi dan Konsistensi Data
   Validasi menjadi hal penting dalam pengisian data di SIPSN dan SIINSAN. Data yang dimasukkan ke dalam SIPSN akan diverifikasi oleh konsultan BIMTEK agar sinkron dengan data SIINSAN. Data infrastruktur hanya dicatat di SIINSAN, sementara data periodik seperti timbulan sampah akan dimasukkan ke dalam SIPSN.

• TPA yang sudah tidak aktif tetap perlu didata, tetapi statusnya harus diperbarui, seperti TPA Pangkung Paruk di Buleleng yang ditutup pada tahun 2021.

• Data terkait retribusi, produk daur ulang, dan pengelolaan sampah oleh TPS3R harus diperinci agar lebih akurat.

3. Sinkronisasi Data dan Peran Pemerintah Daerah
   Pemerintah kota/kabupaten wajib mengisi data SIINSAN dan SIPSN, sementara pemerintah provinsi hanya berperan sebagai pendukung validasi. Data yang telah divalidasi di SIPSN dapat ditampilkan di profil kota/kabupaten dengan menghubungi PIC SIPSN.

• Data infrastruktur di SIINSAN mencakup informasi seperti lokasi TPA, TPS3R, hingga sumber pendanaan infrastruktur.

• Tantangan pendataan mencakup turnover operator di daerah, khususnya di Bali, yang mengakibatkan perlunya sosialisasi berulang untuk transfer pengetahuan.

4. Pengurangan Sampah dan Pembatasan Plastik Sekali Pakai
   Pembatasan plastik sekali pakai juga menjadi perhatian penting. Misalnya, Kota Banjarmasin telah berhasil menerapkan kebijakan tanpa plastik di pasar. Namun, masih ada tantangan dalam menghitung timbulan sampah plastik di pasar atau perumahan yang sulit didata.

Langkah Tindak Lanjut

1. Target Pengisian Data untuk Tahun 2023-2024
   Pemerintah kota/kabupaten yang masuk dalam wilayah pendampingan ISWMP wajib mengisi data untuk periode P2 2023, P1 2024, dan P2 2024 sebagai bagian dari target utama program.

2. Pendampingan dan Monitoring
   Akan dilakukan pendampingan intensif melalui roadshow BIMTEK SIPSN dan SIINSAN, dengan fokus pada kota/kabupaten prioritas ISWMP.

• Pemerintah daerah diharapkan memanfaatkan kesempatan ini untuk memperbaiki dan melengkapi data, khususnya di daerah kepulauan yang menghadapi tantangan geografis lebih besar.

3. Peningkatan Sistem dan Kolaborasi
   Data SIINSAN dan SIPSN akan terus dikembangkan, dengan memastikan konsistensi data antarplatform dan memperkuat kolaborasi antarstakeholder, termasuk pemerintah, operator TPS3R, dan masyarakat.

Penutup

Melalui pengelolaan data yang terintegrasi dan validasi yang baik, diharapkan sistem informasi seperti SIPSN dan SIINSAN dapat menjadi pondasi yang kokoh untuk perencanaan pengelolaan sampah yang lebih baik di masa depan. Hal ini juga diharapkan dapat mendukung pencapaian target nasional, seperti pengurangan emisi GRK dan peningkatan kualitas lingkungan hidup di seluruh Indonesia.