ID
Pada Jumat, 20 Desember 2024, berlangsung Focus Group Discussion (FGD) II terkait perubahan Peraturan Daerah (Perda) Pengelolaan Sampah Kabupaten Purwakarta. Acara yang diadakan di Kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Purwakarta ini melibatkan berbagai pihak untuk membahas substansi dan teknis perubahan Perda, termasuk pembagian tugas, harmonisasi aturan, serta penyesuaian dengan kebijakan yang berlaku.
Peran Pemrakarsa dan Tahapan Proses
Kebutuhan Naskah Akademik (Nasmik)
Dewan menekankan pentingnya Naskah Akademik (Nasmik) sebagai dokumen pendukung dalam pembahasan Perda. Setelah harmonisasi dengan Kementerian Hukum pada Januari 2025, surat pengantar dari Bupati akan dilampirkan bersama Draft Raperda dan Nasmik. Targetnya, dokumen ini akan selesai pada akhir Januari agar pembahasan oleh Dewan dapat dimulai pada Februari.
Namun, salah satu tantangan adalah memastikan adanya kolom sumber hukum yang jelas dalam setiap pasal yang diajukan. Hal ini diperlukan untuk memperkuat landasan hukum dan memudahkan pembahasan lebih lanjut di Dewan.
Pembagian Wewenang Pengelolaan Sampah di Desa
Isu wewenang desa dalam pengelolaan sampah menjadi salah satu topik utama diskusi. Ada kebutuhan untuk memperjelas batasan kewenangan desa agar tidak tumpang tindih dengan pemerintah kabupaten. Panduan terkait kewenangan ini diharapkan dapat dirumuskan dalam Perda yang baru.
Dalam praktiknya, pemerintah desa sering dilibatkan dalam pengelolaan sampah berdasarkan platform yang digunakan oleh Bappenas. Namun, penggunaan dana APBDes untuk program ini belum dirinci secara spesifik, sehingga diperlukan pemetaan yang lebih jelas agar pelaksanaannya tidak melampaui kewenangan desa.
Pendanaan dan Isu Teknis
Terkait pendanaan pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), tanggung jawab pembiayaan masih berada di bawah pemerintah daerah. Selain itu, ada kekosongan aturan terkait mekanisme pemungutan retribusi dari sumber hingga tempat pengumpulan sampah. Hal ini memerlukan pembahasan lebih lanjut agar pengaturan teknisnya dapat dirumuskan dengan baik.
Untuk penyusunan Nasmik, disarankan agar tabel sanding yang sudah ada dimodifikasi sesuai format Nasmik agar lebih mudah diajukan. Sementara itu, jika Nasmik belum dapat diselesaikan, Draft Raperda akan diajukan terlebih dahulu sebagai dasar pembahasan awal.
Rencana dan Tindak Lanjut
Berikut rencana tindak lanjut dari diskusi ini:
Januari 2025: Penyusunan surat pengajuan harmonisasi pada pertengahan bulan, dilanjutkan dengan proses harmonisasi selama 14 hari.
Akhir Januari 2025: Penyelesaian Draft Raperda dan Nasmik beserta surat pengantar Bupati ke Dewan.
Februari 2025: Pembentukan Pansus Dewan dan pembahasan lebih lanjut hingga persetujuan dalam Paripurna Tingkat I.
Koordinasi Desa dan Pemda: Pemantapan pembagian wewenang dan panduan teknis, termasuk mekanisme pembiayaan di tingkat desa.
Kesimpulan
Perubahan Perda Pengelolaan Sampah Kabupaten Purwakarta merupakan langkah strategis untuk mengatasi tantangan pengelolaan sampah yang semakin kompleks. Koordinasi yang baik antara DLH, Bagian Hukum, Dewan, dan pemerintah desa diperlukan untuk menghasilkan Perda yang efektif dan aplikatif. Dengan pembaruan aturan ini, diharapkan pengelolaan sampah di Kabupaten Purwakarta dapat berjalan lebih terstruktur, partisipatif, dan berkelanjutan.