Penjaringan Minat dan Penilaian Kesiapan Pemerintah Kota/Kabupaten Mengikuti ISWMP

Pada tanggal 14-15 September 2022, telah dilakukan kegiatan “Penjaringan Minat dan Penilaian Kesiapan Pemerintah Kota/Kabupaten Mengikuti ISWMP” di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta. Pelaksanaan kegiatan ini bertujuan untuk menjaring minat dari calon peserta baru dari program ISWMP yang disertai dengan penilaian kesiapan dan komitmen pemerintah kota/kabupaten. Selain itu, khusus bagi kab/kota DAS Citarum (8 kota/kab) yang sudah menjadi peserta ISWMP, momentum ini ditujukan dalam menilai kesiapan pemerintah kota/kabupaten dalam pembangunan infrastruktur ISWMP tahap selanjutnya.

Kegiatan ini dibuka secara langsung oleh Dirjen Cipta Karya, Ir. Diana Kusumastuti, M.T. Selain itu terdapat juga sambutan dan arahan dari (i) Ir.Rudy Soeprihadi Prawiradinata, MCRP, Ph.D  selaku Plt. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Kementerian PPN/Bappenas (online), (ii) Rofi Alhanif selaku Asisten Deputi  Pengelolaan Sampah dan Limbah Kemenko Marves (offline), (iii) Direktur Penanganan Sampah, Ditjen PSLB3 KLHK, Novrizal Tahar (online) dan (iv) Direktur SUPD I Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Kemendagri yaitu Edison Siagian (online), serta (v) Tanozisochi Lase selaku Direktur Sanitasi, Ditjen Cipta Karya (offline).

Terdapat 29 pemerintah daerah dari hasil penilaian tahap awal yang masuk kategori longlist kota/kabupaten yang memiliki urgensi persampahan tinggi, yaitu sebagai berikut:

1.      Kota Banda Aceh, Provinsi Daerah Istimewa Aceh;

2.      Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;

3.      Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara;

4.      Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;

5.      Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;

6.      Kota Cilegon, Provinsi Banten;

7.      Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten;

8.      Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;

9.      Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;

10.   Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat;

11.   Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat;

12.   Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat;

13.   Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat;

14.   Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat;

15.   Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat;

16.   Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat;

17.   Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat;

18.   Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat;

19.   Kota Probolinggo, Provinsi Jawa Timur;

20.   Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah;

21.   Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah;

22.   Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur;

23.   Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur;

24.   Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur;

25.   Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur;

26.   Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur;

27.   Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali;

28.   Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara;

29.   Kota Ambon, Provinsi Maluku;

Pejaringan minat dan penilaian kesiapan/komitmen pemerintah daerah dalam mengikuti ISWMP disusun melalui pemenuhan Readiness Criteria (RC). Prasyarat RC bagi 29 pemerintah daerah calon peserta baru dari program ISWMP, yaitu:

1.      Bersedia untuk melegalisasi Rencana Induk sistem pengelolaan sampah yang berkesesuaian dengan TPST yang akan dibangun, dalam bentuk Peraturan Walikota/Bupati;

2.      Bersedia untuk melakukan pendampingan dan melaksanakan sosialisasi secara terstruktur, sistematik, dan masif, kepada masyarakat dalam hal pengurangan dan pemilahan sampah di sumber sampah yang akan dilayani dengan TPST;

3.      Bersedia untuk melakukan penanganan aspek lingkungan dan sosial (environment and social safeguard), serta mencegah terjadinya friksi sosial selama masa survey, investigasi, perencanaan, konstruksi, pengoperasian-pemeliharaan-perawatan, hingga serah terima aset;

4.      Bersedia untuk memastikan sampah yang terangkut ke TPST dalam keadaan terpilah (sampah makanan, sampah pepohonan, sampah daur ulang/recyclables, sampah B3, dan sampah residu);

5.      Bersedia untuk menambah armada kendaraan pengumpul-pengangkut sampah dan mengalokasikan biaya pengoperasian-pemeliharaan-perawatannya, untuk mendukung kapasitas TPST terbangun (termasuk dalam pengangkutan residunya);

6.      Bersedia untuk menyediakan lahan (status lahan milik Pemerintah Kabupaten/Kota) yang telah sesuai dengan RTRW Kabupaten/Kota, seluas minimal 10.000 m2, untuk pengolahan dengan kapasitas pengolahan sampah minimal 300 ton/hari/TPST;

7.      Memiliki Surat Dukungan dari DPRD Kabupaten/Kota untuk mengalokasikan biaya pengoperasian-pemeliharaan-perawatan TPST minimal sebesar Rp 27,5 milyar/tahun/TPST;

8.      Bersedia untuk melakukan legalisasi Perda terkait retribusi dan penarikan retribusi yang efektif, dengan besaran yang mengacu pada Permendagri 7/2021, serta berlaku sejak awal TPST beroperasi (tahun 2024);

9.      Bersedia untuk membentuk kelembagaan pengelola TPST minimal setingkat UPTD pada saat TPST telah beroperasi (tahun 2024);

10.   Bersedia untuk melakukan pembinaan SDM pada UPTD pengelola, sehingga mampu mengoperasikan-memelihara-merawat TPST yang telah terbangun;

11.   Bersedia untuk menjamin keberlanjutan/sustainability dari TPST yang akan terbangun.

Sedangkan prasyarat RC, khusus bagi kab/kota DAS Citarum (8 kota/kab) yang sudah menjadi peserta ISWMP terdapat beberapa penyesuaian. Pemenuhan RC ini diberi batas waktu penyerahannya, yaitu pada Hari Kamis, Tanggal 22 September 2022 Pukul 16.30 WIB.

Di hari ke-2 kegiatan, seluruh peserta undangan dikelompokkan menjadi 6 (enam) Desk untuk memaparkan minatnya mengikuti ISWMP dan menyiapkan hal-hal yang sudah ditentukan di RC. Selain itu, dilakukan penilaian dari tiap pemerintah daerah atas kondisi pengelolaan sampah dan kesiapan dalam pemenuhan RC. Dari hasil Desk diketahui bahwa sebagian besar peserta akan mencoba melengkapi lebih lanjut pemenuhan RC sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditentukan.