Rapat Koordinasi Penguatan Kelembagaan Pemerintah Daerah

Rapat koordinasi penguatan kelembagaan pemerintah daerah diselenggarakan oleh Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah I, Ditjen Bina Pembangunan Daerah (Bangda), Kementerian Dalam Negeri secara tatap muka di Hotel Grand Kemang Jakarta dengan menghadirkan beberapa narasumber serta peserta dari stakeholder ISWMP. Beberapa narasumber dan peserta kegiatan ini di antaranya yaitu SUPD I dan SUPD II Bangda Kemendagri, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri, Sekretariat Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Ditjen Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun KLHK, Perwakilah 8 kota/kabupaten ISWMP, Technical Assistance-National Project Management Consultant (TA-NPMC), Technical Assistance for Institutional Policy and Community Empowerment Bridging (TA-IPCEB), dan Technical Assistance-Integrated Planning and Capacity Improvement (TA-IPCI).

Kegiatan ini bertujuan untuk mendiskusikan penguatan kelembagaan untuk mendukung optimalisasi pengelolaan sampah, dengan teknis pembahasan yang dibagi menjadi 2 (dua) sesi. Diskusi sesi pagi di awali dengan pemaparan materi yang disampaikan oleh Wahanudin dari Direktorat Perumahan dan Permukiman Bappenas dengan topik paparan “Urgensi pemisahan regulator dan operator pengelola persampahan” setelah itu dilanjutkan dengan pemaparan dari Alvan Direktorat Sanitasi Kementerian PUPR dengan topik “Kelembagaan TPS 3R DAS Citarum” dengan dimoderatori Sudartoyo dari TA-NPMC. Pada sesi ini diskusi mengarah pada pembahasan peran desa dalam pengelolaan sampah, kaitannya dengan potensi bentuk kelembagaan seperti BUMDes atau KSM dan potensi pengelolaan keuangan urusan sampah. Sudah terdapat kode rekening khusus untuk sampah dalam APBDes sehingga dapat dialokasikan untuk pembelian sarana penunjang pengelolaan sampah, dapat juga dialokasikan untuk operasional yang berbentuk penyertaan model untuk BUMDes. Diharapkan kabupaten/kota melalukan pembinaan lebih efektif ke desa berbentuk pendampingan untuk menguatkan peran desa dalam pengelolaan sampah.

Pada sesi kedua, paparan disampaikan oleh Dudi selaku Kadis DLH Kota Bandung dengan topik paparan “Tantangan dan Kendala Penerapan BUMD dalam Pengelolaan Sampah di Kota Bandung” dan paparan kedua disampaikan oleh Pak Renung dari Kabupaten Malang dengan topik “Penyiapan kelembagaan pengelolaan sampah Kab. Malang menuju BLUD” yang dimoderatori oleh Sofyan selaku Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan & Limbah B3 Kota Bandung. Pada sesi ini diskusi mengarah pada lesson learned bentuk-bentuk operator pengelolaan sampah mulai dari BUMD, UPTD yang menerapkan PPK BLUD, UPTD dan Dinas.