ID
Pemerintah Kota Cilegon menggelar Kick Off Meeting Pendampingan Pembentukan/Penguatan Organisasi Tata Kelola Layanan Pengumpulan Sampah Secara Terpilah Tingkat Kelurahan/Desa pada hari Selasa, 4 Agustus 2026. Pertemuan ini diselenggarakan sebagai langkah strategis untuk membenahi dan memperkuat sistem pengelolaan sampah berfokus pada penanganan di tingkat hulu pada Program Improvement of Solid Waste Management to Support Regional and Metropolitan Cities Project (ISWMP) .
Dalam agenda tersebut, dibahas mengenai kondisi eksisting pengelolaan sampah di Kota Cilegon yang masih diwarnai oleh tingginya volume sampah tercampur sejak dari sumbernya. Kondisi ini dinilai menyulitkan proses pemanfaatan, daur ulang, serta pengomposan agar berjalan optimal, sekaligus terus meningkatkan beban pengangkutan dan pengelolaan di TPA. Oleh karena itu, pengelolaan sampah perlu diperkuat dari sisi hulu melalui pemilahan dari sumber, pengumpulan secara terpilah, pengolahan, hingga pengelolaan residu.
Sebagai langkah awal pelaksanaan program, kegiatan ini akan melakukan identifikasi dan pemetaan kelembagaan pengelolaan sampah yang telah ada, termasuk keberadaan Bank Sampah dan kelompok masyarakat. Pemetaan ini nantinya akan digunakan sebagai dasar utama dalam menentukan kebutuhan pembentukan atau penguatan Layanan Pengumpulan Sampah (LPS) pada masing-masing kelurahan di wilayah Kota Cilegon.
Selain penguatan kelembagaan, aspek perubahan perilaku juga menjadi fokus perhatian. Pemerintah akan melaksanakan kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) melalui pendekatan SOP TEBU. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran publik serta mendorong perubahan perilaku masyarakat secara luas dalam melakukan pemilahan sampah langsung dari sumbernya.
Dari sisi perencanaan operasional, agenda ini menyepakati penyusunan dan penyempurnaan RTPS yang disesuaikan dengan kondisi eksisting setiap kelurahan. Penyusunan RTPS ini sekaligus berfungsi untuk memperjelas pembagian tugas antara LPS, pihak kelurahan, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), serta UPTD/BLUD agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dalam penyelenggaraan layanan persampahan di lapangan.
Seluruh hasil implementasi di lapangan nantinya akan digunakan untuk menyempurnakan pedoman yang ada. Langkah ini diambil untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan dapat mendukung tercapainya target pengurangan sampah hingga sebesar 25%, serta dapat direplikasi secara berkelanjutan di kelurahan-kelurahan lainnya.
Ke depannya sambil berjalan akan melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap perkembangan pembentukan/penguatan LPS, penyusunan RTPS, pengembangan database layanan, perubahan perilaku masyarakat, serta pelaksanaan pengumpulan sampah secara terpilah, disertai dokumentasi sebagai bahan evaluasi dan pelaporan.