ID
CIMAHI — Kegiatan Implementation Support Mission (ISM) Improvement of Solid Waste Management to Support Regional and Metropolitan Cities Project (ISWMP) menyelenggarakan agenda audiensi bersama Pemerintah Kota Cimahi pada Senin, 18 Mei 2026. Pertemuan penting ini dipimpin langsung oleh Walikota Cimahi, Bapak Letkol (Purn.) Ngatiyana, S.A.P., dengan didampingi oleh Ketua CPIU Kementerian PU, Ibu Nurhayati Djuanaedi, serta Tim Task Leader World Bank, Bapak David Adeyemi Aromokeye. Agenda berskala besar ini turut dihadiri oleh perwakilan dari World Bank, Bappenas, Kementerian PU, Kemendagri (SUPD I, SUPD II), Kementerian LH, Kementerian Kesehatan, BPBPK Jawa Barat, serta jajaran Pemerintah Daerah Kota Cimahi.
Salah satu poin kritis yang menjadi pembahasan utama dalam pertemuan tersebut adalah penyelesaian isu teknis struktural di TPST Sentiong. Permasalahan penurunan kinerja struktur tanah atau pondasi di TPST Sentiong dinilai sebagai isu krusial yang memerlukan verifikasi teknis secara tuntas, yang mana pemodelannya wajib menggunakan parameter kedalaman paling ekstrim-aman. Kepastian terhadap stabilitas struktur ini menjadi prasyarat mutlak yang harus dipenuhi sebelum dokumen lelang ditetapkan final dan proses konstruksi dapat dimulai. Lebih lanjut, seluruh hasil verifikasi teknis tersebut wajib dibagikan kepada semua pihak terkait, meliputi World Bank, Balai, NPMC, dan CPIU PU, untuk kemudian disetujui bersama.
Selain aspek infrastruktur, audiensi ini juga menekankan bahwa tata kelola BLUD memerlukan penyelesaian regulasi yang terjadwal dan terukur. Saat ini, operasionalisasi UPTD BLUD Persampahan Kota Cimahi masih harus menunggu penyelesaian beberapa Peraturan Walikota (Perwali) turunan, khususnya mengenai Perwali Tarif Layanan dan Perwali Kerja Sama. Tanpa adanya regulasi yang definitif, proses pemungutan retribusi dan pengelolaan keuangan BLUD tidak akan dapat berjalan secara akuntabel. Oleh karena itu, penyelesaian peraturan kepala daerah (perkada) ini harus dilakukan dengan target timeline yang ketat serta dikawal langsung oleh CPIU Kemendagri.
Sebagai penutup, seluruh pihak sepakat bahwa koordinasi multi-pihak yang terstruktur adalah kunci utama keberhasilan. Pertemuan ini memperlihatkan secara jelas bahwa permasalahan yang terjadi di lapangan tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak saja. Koordinasi yang intensif dan terstruktur antara Pemkot Cimahi, CPMU, CPIU PU, Kemendagri, Bappenas, Balai PBPK Jabar, KI DED, NPMC, dan World Bank merupakan faktor penentu keberhasilan program dalam sisa periode loan extension. Langkah strategis ini juga akan ditindaklanjuti secara konkret melalui mekanisme One on One Meeting.