ID
ESMF adalah kerangka acuan yang mengatur prinsip, prosedur, dan kelembagaan untuk mengelola dampak lingkungan dan sosial proyek. Dokumen ini menjadi “payung” bagi seluruh paket kegiatan Proyek: Improvement of Solid Waste Management for Metropolitant Cities Program (ISWMP) dalam mengidentifikasi, menilai, dan memitigasi dampak negatif serta meningkatkan dampak positif.
Dalam Tim National Project Management Consultant (NPMC) yang mendukung Central Project Management Unit (CPMU) ISWMP, ESMF dijalankan oleh beberapa Tenaga Ahli dan asistennya. Yaitu Tenaga Ahli Lingkungan, Tenaga Ahli Sosial dan Gender, dan Tenaga Ahli Sosial dan Pengaduan.Pada periode perpanjangan loan WB ini, dari bulan januari 2026 sampai dengan Mei 2027, Tim ini berkoordinasi secara erat dengan para Tenaga Ahli terkait dari World Bank (Tim Sosial, Tim safeguard).
Pada periode perpanjangan loan, ISWMP melakukan optimalisasi beberapa TPST yang sudah terbangun di wilayah Jawa Barat (Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Bekasi), dan pendampingan pembentukkan/penguatan kelembagaan pengelola sampah di tingkat hulu di 11 Kota/Kabupaten (Kota Cimahi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Indramayu, Kota Depok, Kota Denpasar, Kabupaten Gianyar, Kota Padang, Kota Cilegon, Kota Tuban). Semua kegiatan ini ditargetkan selesai pada bulan Mei 2027.
Tujuan dari ESMF adalah untuk:
- Memastikan keberlanjutan pelaksanaan proyek
- Memberikan pedoman pengelolaan lingkungan dan sosial yang terstandar
- Menjembatani kesenjangan antara regulasi nasional dan kebijakan Bank Dunia
- Menetapkan peran dan tanggung jawab seluruh pemangku kepentingan
Sedangkan manfaat dari ESMF adalah
Manajemen risiko lingkungan dan sosial secara sistematis
Perlindungan masyarakat rentan (misalnya: pemulung, peternak, masyarakat adat, warga sekitar TPST)
Transparansi dan partisipasi publik melalui konsultasi dan pengungkapan dokumen
Kepatuhan regulasi dengan mengintegrasikan AMDAL, UKL-UPL, dan kebijakan internasional
Efisiensi implementasi melalui prosedur yang jelas dan terukur
Dalam pelaksanaan optimalisasi TPST, terdapat beberapa tahapan aktivitas utama yang dilakukan. Tahap pertama adalah Penapisan (Screening) untuk mengidentifikasi potensi dampak lingkungan dan sosial paket-paket kegiatan. Kegiatan optimalisasi TPST biasanya diikuti dengan perubahan sistem pengelolaan, alat dan teknologi; misalnya seperti TPST konvensional yang menghasilkan biogas, magot, dan sampah MDU di masa optimalisasi diubah menjadi memproduksi RDF. Dalam hal ini, ESMF harus menganalisa dampak lingkungan dan sosial yang ditimbulkan dari perubahan ini, termasuk surat-surat yang harus dilengkapi serta pengujian yang harus dilakukan. Tim ESMF bersama Tim NPMC lainnya juga terlibat ‘mengawal’ kerja-kerja tim konsultan lain, seperti Tim Konsultan Individu penyusun DED, untuk memastikan mitigasi risiko telah masuk ke dalam rencana teknis.
Selanjutnya dilakukan Penilaian Dampak melalui penyusunan AMDAL untuk dampak signifikan, UKL-UPL untuk dampak terbatas, atau SPPL untuk dampak minimal. Perubahan TPST melalui skema optimalisasi ini biasanya diikuti dengan perubahan kapasitas pengolahan, sehingga otomatis dokumen-dokumen yang sebelumnya sudah dibuat harus disesuaikan kembali.
Terkait dengan Pengelolaan Lahan, dilakukan penyusunan LARPF/LARAP untuk pengadaan lahan dan pemukiman kembali sesuai prinsip kompensasi penuh. Saat ini, telah teridentifikasi adanya kegiatan yang membutuhkan due dilligent untuk perbaikan jalan di TPST Oxbow dan Jayakerta, serta pembangunan gudang RDF di Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, dan Kota Bandung.
Aspek sosial juga diperkuat melalui Konsultasi Publik melalui pertemuan, survei, dan forum untuk menjaring aspirasi masyarakat terdampak. Hal ini menjadi keharusan karena beberapa lokasi TPST, terutama di Kota Bandung dan Kabupaten Bekasi, berbatasan langsung dengan pemukiman penduduk sehingga segala aktivitas di TPST akan dirasakan langsung oleh mereka. Konsultasi ini penting untuk memitigasi dampak kepada warga setempat.
Selain itu, tersedia Mekanisme Pengaduan untuk penerimaan, registrasi, penilaian, dan resolusi keluhan masyarakat dengan durasi maksimal 21 hari. Pada periode perpanjangan loan ini, mekanisme pengaduan akan diubah dari yang semula berbasis proyek menjadi berbasis TPST.
Terakhir, dilakukan Pengembangan Kapasitas berupa pelatihan bagi staf, kontraktor, dan masyarakat tentang pengelolaan lingkungan dan sosial. Untuk mendukung kegiatan ini, Tim ESMF tergabung dalam Tim NPMC untuk pembuatan panduan manajerial TPST. Direncanakan, khususnya untuk HCU, akan dilakukan juga sosialisasi dan pendampingan pembaharuan mekanisme HCU berbasis TPST tersebut.
Environmental and Social Management Framework (ESMF) merupakan instrumen penting yang menjamin pembangunan infrastruktur pengelolaan sampah di Indonesia dilaksanakan dengan memperhatikan aspek lingkungan dan sosial secara seimbang. Melalui pendekatan yang terstruktur, mulai dari penapisan awal, penilaian dampak, konsultasi publik, hingga mekanisme pengaduan, ESMF memastikan bahwa proyek pembangunan tidak hanya mencapai tujuannya dalam meningkatkan layanan pengelolaan sampah, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat dan melindungi lingkungan.
Dengan mengintegrasikan persyaratan nasional dan standar internasional, ESMF menjadi jembatan yang memungkinkan proyek pembangunan berjalan efektif, efisien, dan berkelanjutan, serta memberikan perlindungan bagi masyarakat yang paling rentan terhadap dampak pembangunan.