ID
Central Project Management Unit (CPMU) Kementerian Pekerjaan Umum bersama tim Bank Dunia (World Bank) menyelenggarakan rangkaian kegiatan Implementation Support Mission (ISM) atau Misi Dukungan Implementasi proyek ISWMP (Improvement of Solid Waste Management to Support Regional and Metropolitan Cities Project) pada tanggal 19 hingga 29 Januari 2026. Agenda ini dilaksanakan secara hibrida dengan rangkaian diskusi teknis di Gedung Bursa Efek Indonesia dan Gedung Direktorat Jenderal Cipta Karya, Jakarta, serta kunjungan lapangan langsung ke 14 lokasi TPST di wilayah Jawa Barat, termasuk Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Karawang, Purwakarta, dan Bekasi. Selain perwakilan Bank Dunia dan CPMU, kegiatan ini dihadiri oleh tim National Project Management Consultant (NPMC), perwakilan Bappenas, serta jajaran Pemerintah Daerah terkait.
Suasana diskusi teknis antara CPMU, WB, dan NPMC
Rangkaian misi ini bertujuan untuk menilai kinerja TPST secara menyeluruh dan memastikan kesiapan keberlanjutan pengelolaan sampah oleh Pemerintah Daerah selama masa perpanjangan pinjaman (loan extension) hingga Mei 2027. Dalam pembukaan agenda, Ketua CPMU, Sandhi Eko Bramono, menegaskan pentingnya perubahan paradigma pengelolaan. "Keberhasilan TPST tidak lagi hanya diukur dari selesainya infrastruktur fisik, tetapi dari kemandirian daerah dalam menjalankan operasional yang efisien berdasarkan faktor KRFB—Kapasitas optimal, Residu rendah, Frekuensi pelayanan konsisten, dan Biaya operasional yang terjangkau bagi APBD," ujarnya. Misi juga mendorong keberlanjutan operasional TPST melalui strategi OPOR (Optimalisasi, Pemeliharaan, Operasional, dan Rehabilitasi) serta kepatuhan terhadap standar pengamanan lingkungan dan sosial (Environmental and Social Safeguards). “Namun, efisiensi teknis tidak boleh mengabaikan aspek sosial. Penerapan safeguard yang responsif adalah fondasi agar fasilitas ini diterima dan didukung sepenuhnya oleh masyarakat setempat," tegasnya.
Secara teknis, kunjungan lapangan misi ini fokus pada pemantauan strategi OPOR (Optimalisasi, Pemeliharaan, Operasional, dan Rehabilitasi) pada TPST tahap 1 dan 2. Isu utama dalam TPST tahap 1 dan 2 adalah ketidakpastian offtaker, kualitas produk yang dibawah standard, kondisi mesin yang buruk, dan dampak lingkungan dan sosial dari program.
Di Kabupaten dan Kota Bandung, diskusi difokuskan pada peningkatan kualitas produk akhir berupa Refuse Derived Fuel (RDF) agar memenuhi standar industri semen sebagai offtaker. Temuan teknis di lapangan, seperti perlunya perkuatan fondasi mesin untuk meredam getaran dan perbaikan sistem pengolahan lindi, menjadi dasar bagi langkah rehabilitasi yang akan segera dilaksanakan untuk memastikan alat beroperasi dalam jangka panjang.
Tim meninjau kondisi mesin dan fasilitas pengolahan di TPST Holis.
Misi ini juga meninjau penguatan aspek Social Safeguard. Tim Bank Dunia menyoroti pentingnya aktivasi Mekanisme Penanganan Pengaduan (Grievance Redress Mechanism/GRM) melalui unit Handling Complaints Unit (HCU). Contoh sukses terlihat di TPST Mekarjati, Bekasi, yang telah membentuk Forum Warga melalui WhatsApp Group sebagai kanal komunikasi multi-arah antara pengelola dan warga. Langkah serupa didorong untuk diterapkan di titik kritis lainnya, seperti TPST Holis di Kota Bandung, yang memerlukan penyusunan Environmental Social Impact Assessment (ESIA) formal akibat tingginya aduan terkait bau dan kebisingan.
Penanganan isu sosial spesifik dibahas di TPST Sentiong, Kota Cimahi. Misi ini meninjau rencana aksi mitigasi terkait dampak operasional terhadap SDN Pambudi Dharma yang mengalami kendala kebisingan dan keretakan bangunan. Pemerintah Kota Cimahi telah menunjukkan komitmen nyata dengan menganggarkan Rp4,8 miliar pada tahun 2026 untuk relokasi sekolah tersebut. Selain itu, dokumen social due diligence tengah disiapkan untuk memastikan pembangunan akses jalan di TPST Oxbow (Kab. Bandung) dan gudang RDF di Karawang berjalan tanpa konflik lahan, sesuai dengan tahapan manajemen risiko sosial mulai dari pra-konstruksi hingga operasional.
Interaksi tim dengan warga sekitar atau peninjauan lokasi relokasi sekolah di Cimahi.
Sebagai kesimpulan, Misi Bank Dunia Januari 2026 ini menekankan bahwa penguatan kelembagaan (seperti pembentukan BLUD/UPTD) dan kepastian biaya operasional adalah kunci agar aset yang dibangun tidak terbengkalai. Pencapaian target proyek juga harus sejalan dengan pengelolaan dampak lingkungan dan sosial yang terdokumentasi dengan baik.
Rencana tindak lanjut (RTL) yang disepakati meliputi penyelesaian dokumen desain teknis (Detailed Engineering Design) pada Februari 2026, percepatan lelang kendaraan pengangkut pada Maret 2026, serta target penyelesaian transfer aset Barang Milik Negara (BMN) kepada Pemerintah Daerah pada Desember 2026 agar seluruh fasilitas dapat dikelola sepenuhnya oleh daerah secara berkelanjutan.