ID
Jumlah timbulan sampah yang dihasilkan Provinsi Bali
tahun 2021 diperkirakan 4.81 ton/hari dimana sampah disekola di TPA sebesar
2.451,73 ton/hari (57,27%) dan sampah tidak terkelola sebesar 1.178,13 ton/hari
(27,52%), sedangkan pengurangan sampah mencapai 650,71 ton/hari (15,2%) melalui
kegiatan pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai dan daur ulang sampah
di TPS3R dan TPST. Permasalahannya TPA Suwung dimana TPA regional yang sudah
dilakukan penataan di kawasan zona 2A dan 2B serta menerima sampah dari kawasan
Kota Denpasar dan Kabupaten Badung ini memiliki area seluas 32,4 Ha, saat ini
sudah melebihi kapasitas (overload). Hasil kajian konsultan Rentek
Direktorat Sanitasi meyatakan bahwa kebutuhan sarana pengolahan sampah untuk
Kota Denpasar adalah:
- · pengurangan sampah dengan
menambah 109 TPS-3R;
- · membangun 4 lokasi TPST-RDF;
- · menambah sarana prasarana;
- · lahan landfill 2,3 Ha.
Dengan ditetapkannya Bali menjadi pusat lokasi penyelenggaraan KTT G20
yang dituangkan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 12 Tahun 2021
dan terbitnya Peraturan Presiden RI No. 116 Tahun 2021 Tentang Percepatan
Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur untuk Mendukung Penyelenggaraan Acara
Internasional di Provinsi Bali, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi NTB dan Provinsi
NTT menjadi dasar permintaan bantuan dana ISWMP untuk menangani permasalahn
sampah di kawasan Kota Denpasar.
Salah
satu rapat yang membahas bantuan ISWMP untuk kawasan sarbagita diselenggarakan
tanggal 26 Januari 2022 oleh pihak CPMU ISWMP dengan mengundang pihak NPMC dan
Bank Dunia serta dimoderatori oleh Terra Prima Sari selaku wakil ketua CPMU
ISWMP. Rapat ini diselenggarakan sebagai tindak lanjut surat-surat permohonan
Gubernur Bali dan Kemenko Marves.
Anggia
Satrini selaku ketua CPMU ISWMP memaparkan bahwa berdasarkan hasil survei dan
pemenuhan RC menunjukan beberapa lokasi potensial untuk TPST ISWMP di DAS
Citarum, tetapi terdapat GAP alokasi anggaran dana ISWM yang sebetulnya
berpotensi untuk digeser untuk mendanai kawasan Sarbagita. Dwityo A perwakilan
dari pihak Direktorat Jenderal Cipta Karya pun menegaskan hal yang sama yaitu
masih terdapat sisa anggaran atas perencanaan bantuan fisik saat ini, sehingga pihak
pemerintah Indonesia khususnya stakeholder ISWMP membutuhkan pengalihan dana
untuk mendukung implementasi G20 yang sudah di arahkan pihak kemenko marvest.
Pihak
Bank Dunia merespon bahwa diperlukan perencanaan dan strategi yang tepat
mengingat timeline pembangunan infrastruktur di kawasan Sarbagita Bali perlu
diselesaikan dalam rentang waktu yang singkat dan perlu diingat hal ini akan
bergantung pada indikasi anggaran yang tersedia, dan besarnya anggaran yang
dialokasikan. Pihak Bank Dunia juga menegaskan pengalokasian dana pinjaman ini
tetap memperhatikan komitmen dari pimpinan daerah dengan memberi bantuan
seluruh aspek pengelolaan sampah mulai dari pengumpulan hingga pengolahan.
Kesimpulan dari pertemuan ini disepakati bahwa pihak CPMU perlu memenuhi permohonan pengalokasian dana secara resmi melalui surat yang akan ditanggapi oleh Bank Dunia secara resmi dan rencana-rencana pelelangan harus dikonsultasikan pada tenaga ahli procurement Bank Dunia.
Ajuan bantuan ISWM untuk 3
TPST di Kota Denpasar menjadi bahan pembahasan beberapa agenda rapat di Bulan
Februari. Pada agenda “Pembahasan Perubahan AWP dan OWP CPIU Ditjen Bangda”
tanggal 4 Februari 2022 yang dihadiri pihak World Bank, CPMU PUPR, CPIU
Kemendagri, Konsultan NPMC ISWMP, dan Konsultan IPCI membahas mengenai
perubahan AWP dan OWP Ditjen Bangda Kemendagri menggunakan dana pinjaman Bank
Dunia yang memuat penyesuaian lokus kegiatan di kawasan Sarbagita. Pihak CPIU
Kemendagri yang terdiri dari SUPD I (Urusan Lingkungan Hidup) dan SUPD II
(Urusan Pekerjaan Umum) Ditjen Bina Bangda memaparkan usulan perubahan OWP dan
AWP 2022 serta skema kegiatan untuk Sarbagita. Hasil dari rapat ini disimpulkan
bahwa:
1.
CPMU akan membalas surat
pengajuan dari Ditjen Bangda dan meminta uraian penambahan kegiatan;
2.
Pendetailan usulan fasilitator
kota, perlu diuraikan mekanisme pengadaannya, jika diperlukan dapat dilakukan
pembahasan kembali dengan CPIU Bappenas;
3.
Item penambahan kegiatan
diharapkan fokus untuk kegiatan di Denpasar dan fasilitator kota/kabupaten
penambahan kegiatan untuk DAS Citarum dengan memaksimalkan alokasi dana yang
saat ini tengah berjalan;
Setelah rapat perubahan OWP dan AWP Ditjen
Bina Bangda, CPMU melanjutkan pembahasan Bersama WB dan NPMC ISWM, mengenai
rencana pelelangan paket-paket pekerjaan bantuan Kota Denpasar, mengingat
infrastruktur ini perlu dibangun segera untuk mendukung menyelenggaraan G20 di
Bali.
Bersama surat Bank Dunia (ISWMP No.
02/2022), dinyatakan bahwa pihak Bank Dunia memberikan dukungan terhadap
permohonan CPMU untuk membangun 3 TPST Kota Denpasar yang menggunakan sebagian
dana pinjaman Bank Dunia melalui proyek ISWM. Bank Dunia menyatakan bahwa dalam
dokumen Loan Agreement telah tercantum ketetapan untuk mengakomodasi
investasi di luar DAS Citarum sehingga CPMU hanya perlu untuk menambah ruang
lingkup proyek yang mengakomodasi Kota Denpasar karena alasan mendesak dengan
catatan tetap memerhatikan ketentuan pelelangan dan safeguard sosial lingkungan
yang telah tercantum dalam Loan Agreement dan Project Operational
Manual (POM). Perlu diingat terdapat ketentuan yang harus dipenuhi oleh
Kota Denpasar menurut Bank Dunia, sebagai berikut:
1. Pemerintah daerah bertanggung
jawab atas pengelolaan pelayanan sampah yang mengakomodasi sumber pendanaan dan
sumber daya lainnya untuk keberlanjutan operasionalisasi fasilitas dan layanan
yang didukung oleh proyek ISWM
2. Pemerintah daerah harus
mempunyai komitmen atas tujuan proyek ISWM yaitu peningkatan sistem pengelolaan
sampah yang berkontribusi terhadap hasil proyek yang telah disepakati, termasuk
peningkatan pelayanan sampah, peningkatan daur ulang sampah untuk mengurangi
pengurugan di TPA, peningkatan praktik pengurugan, dan pengurangan kebocoran
sampah ke badan air.
Pihak Bank Dunia pun meminta pihak
pemerintah daerah memberikan seluruh persyaratan terkait komitmen pemerintah
daerah atas alokasi APBD untuk pengelolaan sampah, perda yang mengatur
tarif/retribusi sampah, dan target peningkatan sistem pengelolaan sampah yang
diserahkan paling lambat 1 Juni 2022.
Setelah pernyataan resmi Bank Dunia atas
izin pengalokasian Sebagian dana pinjaman untuk Denpasar, pihak CPIU PUPR
langsung bergerak untuk penyusunan FS serta DED dari ajuan 3 TPST Kota
Denpasar. Kegiatan ini diakomodir oleh pihak ke-3 yang memenangkan paket
pekerjaan perencanaan infrastruktur TPST dan peningkatan penanganan sampah yang
awalnya berada dalam ruang lingkup DAS Citarum, menjadi DAS Citarum untuk 10
lokasi dan 3 lokasi di Kota Denpasar.