ISWMP
Berita

ISWMP 2026-27: Mengakselerasi Transformasi Ekosistem Persampahan Menuju Keberlanjutan End-to-End

ISWMP 2026-27: Mengakselerasi Transformasi Ekosistem Persampahan  Menuju Keberlanjutan End-to-End

JAKARTA – Memasuki fase krusial perpanjangan program (Loan Extension) periode 2026-2027, Improvement of Solid Waste Management to Support Regional and Metropolitan Cities Project (ISWMP) menggelar Kick-Off Meeting World Bank Mission pada Selasa, 20 Januari 2026. Bertempat di JS Luwansa Hotel and Convention Center serta terhubung secara daring. Forum strategis ini mempertemukan para pemangku kepentingan utama, mulai dari Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian PUPR (Direktorat Jenderal Cipta Karya), Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Bangda), perwakilan Bank Dunia (World Bank), hingga perwakilan pemerintah daerah dari 15 kota/kabupaten peserta ISMWP, termasuk Bandung, Karawang, Denpasar, dan wilayah lainnya. Pertemuan ini menjadi momentum penyelarasan visi antara pemerintah pusat, donor internasional, dan pelaksana di daerah untuk memastikan keberhasilan proyek pengelolaan sampah nasional dalam wadah ISWMP.

Agenda ini dirancang bukan sekadar sebagai evaluasi rutin, melainkan sebagai langkah strategis untuk memetakan peta jalan di sisa masa program hingga Mei 2027. Fokus utamanya adalah memastikan transisi pengelolaan sampah dari sekadar aktivitas "kumpul-angkut-buang" menjadi proses sirkular yang berkelanjutan dan bernilai ekonomi. Direktur Jenderal Cipta Karya, Dewi Chomistriana, dalam arahannya memberikan penekanan kuat bahwa ISWMP harus dipandang lebih dari sekadar proyek infrastruktur. "ISWMP adalah kendaraan transformasi ekosistem persampahan nasional. Keberhasilan kita tidak hanya diukur dari bangunan fisik yang berdiri, tetapi dari eksekusi yang presisi, penguatan ekosistem hilir, dan tata kelola yang kuat sebagai kunci keberlanjutan. Kita harus memastikan infrastruktur ini menjadi aset produktif, bukan liabilitas bagi pemerintah daerah di masa depan," tegas Dewi di hadapan para peserta.

Senada dengan semangat transformasi tersebut, Deputi Infrastruktur Kementerian PPN/Bappenas, Abdul Malik, memberikan arahan strategis agar pelaksanaan proyek tidak hanya berhenti pada keluaran (output) fisik semata, melainkan harus mampu membuktikan keberhasilan melalui capaian Project Development Objective (PDO). Ia menilai investasi yang ada saat ini masih cenderung bersifat parsial, sehingga periode perpanjangan pinjaman ini harus dimanfaatkan untuk memastikan sistem pengelolaan sampah berjalan secara menyeluruh (end-to-end) di setiap lokasi terpilih. Lebih jauh, Abdul Malik menekankan peran krusial ISWMP dalam menyiapkan pembelajaran (lesson learned) bagi pembangunan nasional, di mana keberlanjutan operasional pasca-proyek akan sangat bergantung pada komitmen dan keterlibatan aktif Pemerintah Daerah.

Diskusi dalam pertemuan ini menyoroti kompleksitas tantangan teknis dan manajerial yang dihadapi dalam operasional Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST). Perwakilan Bank Dunia, David, memaparkan pentingnya pengetatan dukungan implementasi melalui misi lapangan yang lebih intensif di tahun 2026 untuk memantau performa operasional TPST agar mencapai target reliabilitas. Salah satu isu sentral yang dibahas adalah standardisasi produk Refuse Derived Fuel (RDF). Agar dapat diserap oleh offtaker industri seperti pabrik semen dan potensi co-firing PLN, kualitas RDF harus memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI 9312:2024). Hal ini mendorong perlunya rehabilitasi/optimalisasi peralatan dan desain teknik yang lebih presisi, menyesuaikan dengan karakteristik sampah lokal dan kebutuhan pasar.

Selain aspek teknis, pertemuan ini juga menggarisbawahi urgensi reformasi tata kelola di tingkat daerah. Direktur Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Bappenas, Ikhwan Hakim, menekankan bahwa kunci keberlanjutan terletak pada kelembagaan yang profesional. Pemerintah daerah didorong untuk segera mempercepat pembentukan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang tidak hanya berfungsi sebagai operator, tetapi juga memiliki fleksibilitas finansial dan manajerial. Dukungan regulasi, seperti peraturan di tingkat daerah mengenai retribusi sampah, menjadi fundamental untuk menutup Biaya Operasional dan Pemeliharaan (O&M), sehingga sistem pengelolaan sampah tidak terus-menerus membebani APBD secara berlebihan.

← Kembali ke daftar berita