ID
JAKARTA – Isu keberlanjutan finansial dalam tata kelola persampahan nasional kembali menjadi sorotan utama. Pada Jumat, 7 November 2025, Direktorat SUPD I - Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Ditjen Bina Bangda) Kementerian Dalam Negeri, melalui program Improvement of Solid Waste Management to Support Regional and Metropolitan Cities (ISWMP), menyelenggarakan "Rapat Koordinasi dan Konsolidasi Optimalisasi Pelaksanaan Perda Pengelolaan Sampah dan Penarikan Retribusi". Bertempat di Ruang Rapat Praja Bhakti Utama, Ditjen Bina Bangda, forum strategis ini menghadirkan kolaborasi lintas sektor yang melibatkan Central Project Management Unit (CPMU) dan CPIU ISWMP, diantaranya Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), Bappenas. Selain itu diundang juga beberapa narasumber Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) di tingkat daerah untuk berbagi pengalaman seperti Kabupaten Banyumas, Kabupaten Sidoarjo, Kota Bandung, dan Kota Makassar. Sebagai peserta diundang 15 pemda dampingan ISWMP yang berasal dari lintas OPD terkait.
Agenda ini digelar sebagai respons atas tantangan klasik di sektor persampahan: keterbatasan anggaran daerah (APBD) dan rendahnya collection rate retribusi. Direktur SUPD I Ditjen Bina Bangda Kemendagri dalam arahannya menegaskan urgensi menjadikan pengelolaan sampah sebagai pelayanan dasar yang masuk dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM). "Pengelolaan sampah harus bertransformasi menjadi kebutuhan dasar yang memaksa, bukan sekadar urusan kebersihan semata. Kami mendorong daerah untuk mengalokasikan anggaran yang memadai, idealnya menuju angka 3% dari APBD, sembari mengoptimalkan skema retribusi berdasarkan prinsip polluter pays principle yang telah diamanatkan dalam Permendagri Nomor 7 Tahun 2021," ujarnya di hadapan peserta rapat.
Sesi sharing knowledge menjadi inti dari pertemuan ini, membedah praktik terbaik (best practices) dari berbagai daerah. DLH Kabupaten Banyumas memaparkan keberhasilan mereka mentransformasi paradigma pengelolaan sampah melalui Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dan aplikasi Jeknyong, di mana retribusi dikutip oleh KSM sebagai iuran warga, menciptakan sirkuler ekonomi di tingkat tapak. Sementara itu, Kabupaten Sidoarjo membagikan pengalaman penerapan sistem desentralisasi dengan basis perhitungan tarif volume dan tonase yang ketat, didukung oleh penegakan hukum administratif bagi warga yang tidak berlangganan. Di sisi lain, Kota Bandung menyoroti peran strategis Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang memungkinkan fleksibilitas pengelolaan keuangan dan penerapan subsidi silang antara tarif komersial dan rumah tangga untuk menutup biaya operasional (OPEX).
Bappenas turut memberikan catatan kritis bahwa mandat pembentukan BLUD adalah salah satu prioritas kebijakan nasional ke depan untuk profesionalisme pengelolaan. "Tingkat penarikan retribusi di banyak daerah masih di bawah 50% dari potensi. Tanpa penegakan regulasi Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), celah fiskal akan terus menganga, membebani APBD yang seharusnya bisa dialokasikan untuk infrastruktur lain," tegas perwakilan Direktorat Perkim Bappenas.
Sebagai simpulan, forum menyepakati bahwa optimalisasi retribusi bukan sekadar soal menaikkan tarif, melainkan membangun ekosistem yang akuntabel—mulai dari pemisahan regulator dan operator, digitalisasi pembayaran, hingga penegakan hukum yang tegas. Sebagai rencana tindak lanjut, Kemendagri akan memfasilitasi rangkaian pertemuan lanjutan yang berfokus pada penyusunan skema insentif dan disinsentif, serta pelibatan Satpol PP dalam penegakan hukum persampahan, guna memastikan regulasi di atas kertas dapat terimplementasi secara efektif di lapangan.