Finalisasi Juknis Evaluasi Muatan Perda Pengelolaan Sampah

JAKARTA – Dalam upaya akselerasi pembenahan tata kelola persampahan di tingkat daerah, Program Improvement of Solid Waste Management to Support Regional and Metropolitan Cities (ISWMP) menggelar agenda strategis bertajuk "Finalisasi Petunjuk Teknis (Juknis) Evaluasi Muatan Peraturan Daerah (Perda) Pengelolaan Sampah". Pertemuan ini diselenggarakan secara tatap muka pada Kamis, 6 November 2025, bertempat di Swiss-Belresidences Kalibata, Jakarta. Diinisiasi oleh Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Direktorat SUPD I, forum ini menjadi simpul kolaborasi lintas sektor yang dihadiri oleh para pemangku kepentingan kunci, termasuk Central Project Management Unit (CPMU), Central Project Implementation Unit (CPIU) ISWMP antara lain Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kemendagri,Bappenas, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), serta peserta lainnya.

Pihak Direktorat SUPD I, Kementerian Dalam Negeri berinisiasi menyusun Juknis dalam kerangka ISWMP melalui (i) Penyusunan Pedoman Muatan Perda Pengelolaan Sampah dan (ii) Penyusunan Petunjuk Teknis (Juknis) Evaluasi Muatan Perda Pengelolaan Sampah. Dalam pertemuan ini kedua pedoman ini dibahas secara paralel, namun dengan fokus utama dalam rangka finalisasi Juknis Evaluasi Muatan Perda Pengelolaan Sampah. Inisiasi dari Direktorat SUPD I ini merupakan terobosan yang strategis dan menjadi salah satu bagian dari pembaruan (novelty) atas penyelenggaraan ISWMP dalam meningkatkan kinerja pengelolaan sampah secara holistik dan terintegrasi di 15 dampingan kabupaten/kota dan secara nasional.

Urgensi pertemuan ini berakar pada kebutuhan mendesak untuk menyelaraskan aspek teknis operasional dan tata kelola yang terus berkembang dengan muatan yang secara ideal termaktub di payung hukum (perda). Dalam diskusi pembuka, ditekankan bahwa pengelolaan sampah memerlukan fondasi regulasi yang bersifat imperatif atau "memaksa", mengingat di lapangan, sektor ini belum sepenuhnya diprioritaskan sebagai urusan wajib pelayanan dasar di beberapa daerah. Ketua CPMU Kementerian PU, Sandhi Eko Bramono, menegaskan pentingnya sinergi antara aspek teknis dan tata kelola. "Perlu ada kolaborasi erat antara teknis dengan tata kelola untuk menjamin sistem yang berkelanjutan. Karena karakteristiknya yang lintas sektor, penerapan aturan persampahan memerlukan sistem yang kuat untuk memastikan kepatuhan," ujarnya dalam sesi diskusi.

Diskusi berjalan dinamis dengan menyoroti transformasi paradigma yang signifikan. Salah satu poin fundamental yang dibahas adalah perubahan nomenklatur dari "pengangkutan sampah" menjadi "pengangkutan residu". Perubahan istilah ini bukan sekadar semantik, melainkan penegasan bahwa sampah harus dikurangi di sumber sebelum diangkut. Dari sisi perencanaan makro, perwakilan Bappenas, Aldi Mardikanto, menyoroti kebocoran fiskal daerah. Beliau menekankan perlunya penetapan ulang skema retribusi untuk menutup celah sektor informal agar pendapatan sah dapat masuk ke kas daerah, serta pentingnya pembentukan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagai operator yang profesional yang perlu diatur dalam muatan Perda. Sementara itu, pihak KLH mendorong integrasi peran pemerintahan desa, di mana pengelolaan sampah organik di TPS 3R disarankan menggunakan skema pendanaan APBDesa.

Sebagai konklusi strategis, forum menyepakati perubahan nama dokumen menjadi "Pedoman Peninjauan Kembali Perda Pengelolaan Sampah", dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sebagai leading sector di daerah yang berkoordinasi dengan Biro Hukum. Sebagai rencana tindak lanjut (RTL), Kemendagri melalui SUPD I akan segera melegalisasi pedoman ini melalui Surat Edaran atau Kepmendagri. Lebih jauh, dalam fase ekstensi pinjaman (loan extension) ISWMP, program ini rencananya akan memfasilitasi daerah dalam menyusun Peraturan Kepala Daerah (Perkada) turunan yang krusial.