ID
Krisis sampah masih membayangi Kota Bandung dan Cimahi. Produksi sampah yang terus meningkat tidak sebanding dengan kapasitas pengelolaan yang ada. TPA Sarimukti—tujuan akhir sampah dari dua kota ini—sudah kelebihan beban, hanya mampu menerima 140 ritasi truk per hari. Padahal, Bandung sendiri membutuhkan 154 ritasi setiap harinya. Alhasil, belasan rit sampah menumpuk tanpa terangkut.
Di tengah kondisi genting ini, kabar baik datang dari pemerintah pusat. Melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), pemerintah resmi menghibahkan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) beserta perlengkapannya senilai Rp126 miliar kepada Bandung dan Cimahi. Hibah tersebut mencakup pembangunan fasilitas TPST baru, penambahan armada angkutan, hingga sarana pendukung operasional persampahan.
Dalam seremoni serah terima di Aula Graha Wiksa Praniti, Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Jawa Barat, Selasa (26/8/2025), Kepala BPBPK Jabar, Dr. Muhammad Reva, S.T., M.Sc., menegaskan bahwa hibah ini bukan sekadar proyek, melainkan ujian nyata komitmen pemerintah daerah.
“Kami tidak bicara proyek, tapi komitmen. Hibah ini harus dikelola serius oleh pemerintah daerah. Jangan hanya meminta fasilitas, tapi setelah diberi harus bisa dioptimalkan untuk kepentingan masyarakat,” tegas Reva.
Bandung Masih Kewalahan
Sekretaris Daerah Kota Bandung, Iskandar Zulkarnain, mengakui beban berat yang ditanggung kota ini. Dengan produksi sampah mencapai 1.500 ton per hari, Bandung masih kesulitan menyalurkan sampah ke TPA. Kehadiran TPST baru di Nyengseret, Tegalega, dan Holis 2 diharapkan menjadi solusi untuk mengurangi tekanan.
“Masih ada belasan rit sampah yang tidak terangkut setiap harinya. Dengan hibah ini, kami berharap bisa menekan lonjakan sampah yang semakin kritis,” ujarnya.
Cimahi Siapkan RDF
Sementara itu, Wali Kota Cimahi, Ngatiyana, menyebut hibah senilai Rp56 miliar akan difokuskan pada pengoperasian TPST Sentiong dan TPST Lebaksaat. Lebih jauh, fasilitas ini akan menghasilkan Refuse-Derived Fuel (RDF), yaitu bahan bakar alternatif dari sampah yang bisa dipasok ke industri.
“Selain mengurangi beban sampah, TPST juga membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar,” kata Ngatiyana.
ISWMP dan Harapan Reduksi 88% Sampah
Hibah ini merupakan bagian dari Improvement of Solid Waste Management to Support Regional and Metropolitan Cities Project (ISWMP) yang didukung oleh Bank Dunia. Program ini telah membantu Cimahi membangun dua TPST dengan kapasitas 60 ton, serta Bandung dengan tiga TPST berkapasitas total 101 ton per hari.
Ketua CPMU ISWMP, Ir. Sandhi Eko Bramono, Ph.D., menyebut keberadaan TPST di dua kota ini sudah berhasil menangani 8.300 ton sampah. “Angka itu adalah bukti nyata komitmen semua pihak. Ini amal jariyah dalam pengelolaan sampah yang berkelanjutan,” ujarnya.
Dengan pengoperasian penuh TPST, optimisme pun tumbuh. Reva menyebut volume sampah yang masuk ke TPA bisa ditekan hingga 88 persen, menyisakan hanya 12 persen residu.
Infrastruktur Saja Tidak Cukup
Namun, peringatan penting juga disampaikan. Direktur Sanitasi Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR, Prasetyo, menekankan bahwa infrastruktur hanyalah satu sisi. “Yang penting adalah tata kelola, regulasi, dan partisipasi masyarakat. Infrastruktur tanpa komitmen akan percuma,” katanya.
Dalam kerangka ISWMP, peran masyarakat memang digarisbawahi. Program ini tidak hanya menghadirkan fasilitas fisik, tetapi juga melibatkan warga melalui sosialisasi, edukasi, hingga pembentukan Duta Pilah Sampah di 10 kota Jawa Barat.
Menuju Nol Sampah, Butuh Kerja Kolektif
Hibah Rp126 miliar ini memberi angin segar bagi Bandung dan Cimahi dalam menghadapi darurat sampah. Tetapi, tantangan terbesarnya tetap ada: bagaimana memastikan fasilitas yang dibangun tidak sekadar berdiri, melainkan benar-benar berjalan efektif.
Bandung dan Cimahi kini berada di persimpangan penting. Apakah akan mampu mengubah pola lama “kumpul–angkut–buang” menjadi sistem modern yang berbasis pemilahan dan pemanfaatan ulang? Jawabannya bergantung pada sinergi pemerintah, swasta, dan terutama partisipasi warga.
Artikel ini bersumber dari: Desk Jabar – Pikiran Rakyat