ID
Dalam rangka mendukung persiapan perpanjangan masa pinjaman (loan extension) hingga tahun 2026, serta memperkuat komitmen Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menerapkan sistem pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir di Kabupaten/Kota dampingan ISWMP (Improvement of Solid Waste Management to Support Regional and Metropolitan Cities Project) dan keberlanjutan operasional Tempat Pemrosesan Sampah Terpadu (TPST) yang dibangun pada tahap 1 dan 2 di Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum, Direktorat Sanitasi Kementerian Pekerjaan Umum menggelar Workshop Rencana Dukungan Program/Kegiatan Pengelolaan Sampah Hulu ke Hilir untuk kota/kabupaten dampingan ISWMP. Kegiatan ini diselenggarakan di Hotel Grand Mercure, Kota Bandung pada tanggal 24 Juli 2025. Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh komponen pelaksana ISWMP, dan perwakilan Pemda wilayah dampingan ISWMP, yang terdiri dari Dinas Lingkungan Hidup dan Bapelitbangda dari 8 (delapan) Kabupaten/Kota di DAS Citarum. Adapun 7 (tujuh) Kabupaten/Kota lainnya (Non-DAS Citarum) diundang untuk hadir secara daring di hari berikutnya.
Perpanjangan Loan, dengan Komitmen Nyata Pemda
“Per hari ini, loan ISWMP akan berakhir 30 November 2025. Namun kami sudah mengusulkan perpanjangan hingga 2026,” ujar Sandhi Eko Bramono, Ketua Central Project Management Unit (CPMU) ISWMP. Perpanjangan ini tak hanya soal tambahan waktu, tetapi juga bagaimana daerah bisa lebih siap dan aktif mendukung sistem pengelolaan sampah secara berkelanjutan.
Langkah ini membutuhkan komitmen kuat dari pemerintah daerah—bukan hanya membangun infrastruktur, tapi juga memastikan pengelolaan di tingkat hulu berjalan dengan baik: dari pemilahan sampah di sumber, pengumpulan terjadwal, hingga penarikan retribusi yang efektif.
TPST Tak Bisa Kerja Sendiri
Selama periode pendampingan ISWMP, telah selesai dibangun 17 TPST di wilayah Jawa Barat dan Bali, 15 TPST diantaranya telah operasional. Namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa belum semua TPST berjalan optimal. Sebagian masih zona “merah”—artinya, performanya di bawah harapan.
Menurut Sandhi, salah satu masalah terbesar adalah sampah masih masuk ke TPST dalam kondisi tercampur. Padahal, mesin TPST hanya bisa bekerja efektif jika menerima sampah yang sudah terpilah. Akibatnya, bukan hanya kinerja TPST terganggu, tapi juga biaya operasional membengkak.
“Kalau kita terus kirim sampah tercampur ke TPST, bukan cuma mesin yang cepat rusak—tapi sistemnya juga nggak akan pernah efisien,” tambah Sandhi.
Memperkuat Hulu: Peran Masyarakat dan Regulasi
Dari sisi regulasi, daerah didorong untuk segera menyelesaikan Rancangan Perda Pengelolaan Sampah (PS), membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah/ UPTD yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK - BLUD), dan legalisasi Rencana Induk Sistem Pengelolaan Sampah (RISPS). Dalam catatan CPMU, sudah ada 10 RISPS yang telah dilegalisasi yang lahir dari program ISWMP, dan ditargetkan pembentukan 25 UPTD di tahun 2025.
Dalam perspektif ISWMP, keberhasilan proyek bukan hanya dinilai dari terbangunnya infrastruktur, tapi juga dukungan tata kelola dalam pembinaan masyarakat—agar partisipasi publik dalam mengurangi dan memilah sampah di sumber sampah bisa meningkat.Seperti yang disampaikan oleh perwakilan Steering Commitee ISWMP, Aisyah dari Bappenas, “Program ini harus dilihat end-to-end. Keberhasilan di hilir bergantung pada kekuatan di hulu.”
Momen Penting di Sesi Desk
Pada sesi desk per kota/kabupaten yang dilangsungkan sore harinya, daerah diminta untuk menyampaikan ulang komitmennya terhadap program ISWMP selama periode perpanjangan pinjaman. Komitmen yang dimaksud adalah dari sisi infrastruktur maupun kegiatan non-infrastruktur seperti penguatan peran masyarakat dan penguatan kelembagaan.
Di akhir sesi, disusun Berita Acara yang wajib ditandatangani oleh kepala dinas terkait, sebagai bentuk nyata komitmen melanjutkan transformasi pengelolaan sampah.
Kesimpulan: Bukan Sekadar Proyek, Tapi Perubahan Sistem
ISWMP bukan proyek instan. Ia adalah langkah panjang menuju sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi dan berkelanjutan. Perpanjangan loan menjadi peluang emas—namun hanya jika daerah betul-betul menyambutnya dengan kesiapan dan komitmen.Intinya, harus terjadi kerjasama yang erat dan didasari niat bersama untuk menata sistem pengelolaan sampah.
Sebagaimana yang ditekankan oleh Direktur Sanitasi, KemenPU, Prasetyo: “Kita harus pastikan apa yang dijanjikan, betul-betul dilakukan. Tidak cukup hanya bantuan pusat—daerah juga harus hadir dan bergerak.”
Karena perubahan besar, selalu dimulai dari komitmen bersama yang dijalankan dengan konsisten.