ID
Di sudut selatan Denpasar, hanya beberapa kilometer dari Pantai Sanur dan kawasan mangrove, terbentang lahan seluas 32 hektare yang selama puluhan tahun menjadi “perut” penampung sampah Bali. Inilah TPA Suwung—Tempat Pemrosesan Akhir terbesar di Pulau Dewata, yang menelan limbah rumah tangga dan komersial dari Denpasar, Badung, serta sebagian Gianyar dan Tabanan.
Setiap hari, ribuan ton sampah diangkut ke sini: sisa makanan, plastik, logam, hingga limbah berbahaya, semuanya bercampur di hamparan terbuka (open dumping). Selama bertahun-tahun, TPA Suwung menjadi solusi instan sekaligus sumber masalah: bau menyengat, pencemaran air tanah, risiko kebakaran, dan ancaman bagi ekosistem mangrove di sekitarnya.
Kini, babak itu akan segera berakhir. Sejak 1 Agustus 2025, TPA Suwung berhenti menerima sampah organik—hanya menampung anorganik dan residu. Penutupan permanen dijadwalkan akhir Desember 2025. Ini bukan sekadar keputusan teknis, tapi langkah sejarah yang memaksa seluruh Bali beralih ke pengelolaan sampah di sumbernya.
Kenapa 3 Bulan ke Depan Krusial?
Data Pemprov Bali menunjukkan timbulan sampah 2023 mencapai 3.367 ton per hari. Meski 75,94% diklaim “terkelola”, lebih dari 60% masih berakhir di TPA. Artinya, pengolahan di hulu—di rumah tangga, pasar, sekolah, hotel, dan desa adat—belum menjadi tulang punggung sistem.
Jaringan 278 TPS3R (Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle) dan 7 TPST (Tempat Pengolahan Sampah Terpadu) sudah ada. Tantangannya adalah memastikan semua fasilitas ini andal, benar-benar berbasis pemilahan, dan memiliki pembiayaan operasi-pemeliharaan yang berkelanjutan.
Landasan Regulasi Sudah Ada
Bali bukan tanpa persiapan. Ada Pergub 95/2018 (Jakstrada) yang mengunci strategi pengurangan dan penanganan sampah, Pergub 97/2018 yang membatasi plastik sekali pakai, dan SE Gubernur No. 9/2025 yang melarang AMDK plastik di bawah 1 liter. Semua ini sejalan dengan Permen LHK 75/2019 tentang pengurangan sampah oleh produsen. Regulasi ini menutup “kran” sampah di sumber, terutama kemasan sekali pakai yang sulit didaur ulang.
Tiga Kunci Eksekusi
Disiplin Pemilahan Tiga Jenis
Pisahkan organik – anorganik/daur ulang – residu. Tanpa pemilahan, fasilitas akan macet dan bau. Peran desa adat vital: perarem atau awig-awig, ditambah sanksi sosial, membuat pemilahan menjadi norma.Organik Wajib Diolah di Hulu
Mayoritas sampah Bali adalah organik. Mengolahnya di desa, banjar, dan tempat usaha mengurangi volume ke TPA, meminimalkan bau, dan mencegah kebakaran. Kompos dan budidaya larva BSF (Black Soldier Fly) adalah dua solusi yang terbukti.Pembiayaan Operasi dan Pemeliharaan yang Pasti
Kontrak service level agreement (SLA) dengan hotel-resto, iuran desa, serta penjualan kompos atau larva harus menutup biaya listrik, BBM, suku cadang, dan gaji. Tanpa aliran kas yang jelas, layanan akan “napas pendek”.
Peta Jalan 90 Hari
Fase 1 (Hari 1–30): Satgas 90-hari, audit cepat fasilitas, mulai operasi percontohan, kontrak SLA dengan Horeka, pengadaan peralatan.
Fase 2 (Hari 31–60): Perluasan skala, kampanye di banjar, kontrol kualitas kompos, pengendalian bau dan lindi.
Fase 3 (Hari 61–90): Standarisasi SOP, penguncian pembiayaan 12 bulan, peningkatan kapasitas hingga 100%, audit K3 dan lingkungan, publikasi capaian.
Targetnya jelas: residu ke TPA turun ?40% dalam 90 hari, capture rate organik ?75%, kontaminasi inbound ?7%, dan nol keluhan bau (respons maksimal 24 jam).
Penutupan TPA Suwung adalah langkah ekologis yang tepat, tapi hanya akan berhasil jika semua pihak bergerak serempak. Pemerintah memberi arah dan tenggat, industri pariwisata wajib memimpin, desa adat menutup celah kepatuhan, dan media menjaga transparansi.
Bali dikenal piawai menggelar gerakan simbolik. Kali ini, yang dibutuhkan adalah perubahan perilaku kolektif. Jika 90 hari ke depan kita konsisten, Bali bukan sekadar “bersih di poster”—melainkan bersih sebagai budaya. Dan itu, jauh lebih kuat dari sekadar kampanye.
Artikel ini telah tayang sebelumnya di MediaBali.id dengan judul “Bali Bersih Sampah: Regulasi Sudah Kuat, 90 Hari ke Depan Menentukan”.