ID
Upaya pengelolaan sampah berkelanjutan di Kota Bandung kembali menjadi fokus dalam diskusi lintas pemangku kepentingan. Dalam pertemuan yang mempertemukan DLH Kota Bandung, BPPW Jawa Barat, CPMU, tim pendamping ISWMP, serta konsultan dan mitra terkait, berbagai isu operasional dan strategi jangka panjang TPST dibahas secara menyeluruh.
Perpanjangan Pendampingan dan Percepatan Serah Terima
Sandhi dari CPMU menyampaikan bahwa perpanjangan loan proyek ISWMP masih dalam tahap pembahasan internal. Namun, salah satu prioritas yang tidak dapat ditunda adalah urgensi mengatasi masuknya sampah tercampur ke TPST, yang berdampak langsung pada performa mesin dan efektivitas pengolahan.
“Harapannya, volume sampah bisa dikurangi namun dengan komposisi yang lebih seragam,” tegas Sandhi.
Ditegaskan pula bahwa pencatatan sampah dalam logbook harus dilakukan secara konsisten hingga November 2025 sebagai bagian dari akuntabilitas pelaksanaan program.
Sorotan pada TPST Holis, Nyengseret, dan Tegallega
Salman dari DLH Kota Bandung menyampaikan bahwa meskipun beberapa program seperti Kang Pisman dan KBS berjalan aktif, implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan.
TPST Holis: Sudah terbantu dengan keberadaan insinerator dan beroperasi pada kapasitas 10–15 ton/hari. Serah terima perlu kejelasan karena terkait kesiapan SDM, listrik, dan anggaran.
TPST Nyengseret: Menghadapi kendala pada volume input yang tidak sesuai target, serta alat sorting yang belum mampu menangani jenis residu tertentu.
TPST Tegallega: Awalnya dirancang untuk sampah taman, namun muncul wacana untuk mengolah sampah domestik. Hal ini berisiko terhadap izin dan potensi bau, sehingga konsistensi pada desain awal tetap menjadi opsi utama.
Ria dari NPMC menegaskan, “Jika ingin meningkatkan output, maka pendekatannya harus dua arah: perbaikan teknis mesin dan kualitas input sampah yang masuk ke TPST.”
Strategi Upgrading dan Pemanfaatan Jangka Panjang
Diskusi juga menyoroti isu penting terkait peran vendor mesin, tanggung jawab garansi, serta kebutuhan untuk upgrading sistem operasional dan infrastruktur—terutama di Holis dan Tegallega.
Reva dari BPPW Jabar menambahkan pentingnya memastikan tidak ada jeda antara akhir masa pendampingan dengan serah terima. "Kalau hari ini basko, besok harusnya bisa langsung jalan," tambahnya.
Salman menjawab bahwa Pemkot siap melanjutkan operasional sendiri pasca-resetup, namun tetap menunggu pengadaan barang/jasa pihak ketiga dalam waktu maksimal dua minggu. Selain itu, skema pembiayaan pengelolaan oleh pihak ketiga akan berbasis pada volume sampah yang berhasil diolah, bukan berbasis waktu kerja.
Eddy menambahkan bahwa biaya pengolahan di Tegallega saat ini mencapai Rp436.000/ton, sementara efisiensi bisa dicapai pada angka Rp380.000/ton jika melibatkan 50 pekerja.
Kesepakatan dan Langkah Lanjut
Di akhir diskusi, disepakati bahwa:
Pendampingan operasional TPST Nyengseret dan Tegallega akan diperpanjang hingga Agustus 2025, selaras dengan TPST Holis.
DLH Kota Bandung akan mempersiapkan pihak ketiga untuk mengambil alih operasional TPST pasca pendampingan.
Identifikasi kebutuhan upgrading teknis dan sistem pengangkutan akan dilakukan untuk memperkuat kinerja masing-masing TPST.
Sistem pengumpulan sampah taman ke Tegallega perlu dibentuk, tanpa bantuan tambahan dari PPAM, namun melalui penataan ulang koordinasi pengangkutan.
Sandhi menutup diskusi dengan menekankan bahwa ISWMP bukan hanya membangun TPST sebagai infrastruktur fisik, tapi juga sebagai bagian dari sistem manajemen sampah terintegrasi. “Butuh komitmen dari daerah untuk membangun sistem, bukan hanya menunggu TPST selesai dibangun,” tegasnya.
Dengan kolaborasi yang solid antara pemerintah daerah, ISWMP, dan para mitra teknis, TPST Kota Bandung diharapkan tidak hanya beroperasi secara teknis, tetapi juga mampu menjadi motor perubahan dalam perilaku pengelolaan sampah yang lebih terarah dan berkelanjutan.